PPh Pasal 26

yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah WP luar negri selain BUT yang menerima penghasilan.

OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
1. a. Dividen
b. Bunga termasuk premium dan diskonto
c. Royalti
d. Imbalan sehubungan jasa dan pekerjaan
e. Hadiah dan penghargaan
f. Pensiun
g. Premi swap
h. Keuntungan karna pembebasan utang
2. Pemghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di indo berupa perhiasan. Berlian, intan, jam tangan mewah dll
3. Premi asuransh yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negri
4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan
5. PKP sesudah dikurangin pajak dari suatu bentuk usaha tetap di indonesia dikenai pajak 20%


Pasal 4 ayat 2

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:
1. Wajib pajak membayar sendiri
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

CARA MENGHITUNG BESARNYA PPh Pasal 25:
a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
b. Pajak penghasilan yang dibayar di luar negri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24

BEBERAPA MASALAH UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PPh pasal 25
1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh
2. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu

HAL TERTENTU UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh pasal 25:
Dirjen pajak diberi wewengan untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendir oleh WP, apabila:
1. WP berhak atas kompensasi kerugian
2. WP memperoleh penghasilan tidak teratur
3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu
4. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPPT Tahunan PPh
5. WP membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar
6. Terjadi perubahan keadaan usaha WP

Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan WP dalam negri.

PENGGABUNGAN PENGHASHLAN:
1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak di perolehnya penghasilan tersebut.
2. Penggabungan pemghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.
3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen

BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK:
1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya
2. Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa
3. Penghasilan berupa sewa sehubunan dengan penggunaan harta tak gerak
4. Pengasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
5. Penghasilan BUT
6. Penghasilan dari pengalihan sebaghan atau seluruh hak penambangan
7. Keuntungan karna pengalihan harta tetap
8. Keuntungan pengalihan harta menjadi bagian suatu BUT

CARA MELAKSANAKAN KREDIT PAJAK LUAR NEGRI:
Wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri:
1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negri
2. Fotocopy SPP yang disampaikan diluar negri.
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negri.
Penyampain permohonan kredit pajak yang terutang di luar negri tersebut dilakukan bersaman dengan penyampaian SPT Tahunan PPh.

PPh pasal 23

Pengertian
Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatu tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negri dalam bentuk Badan Usaha Tetap.

PIHAK YANG TERKENA PEMOTONGAN PPh Pasal 23:
1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negri lainny
6. Orang pribadi yang ditunjuk dirjen pajak

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam nergri atau Bentuk Usaha tetap.

OBJEK PEMOTONGAN PPh pasal 23:
1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto
3. Rolayti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
5. Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan pdnggunaan harta
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konsultan dll.

PENGECUALIAN
1. Penghasilan yang dibayaq atau terutang kepada bank
2. Sewa dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen yang diterima oleh PT sbg wajib pajak dalam nergri dan koperasi
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi


TARIF PEMOTONGAN:
1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
a. Dividen
b. Bunga (premium, diskonto)
c. Royalti
d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPn:
a. Sewa dan penghasilan lain
b. Imbalan sehubungan jasa teknik, konstruksi dan jasa lain

PEMUNGUT PAJAK:
1. Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai
2. Dirjen Perbendaharaan
3. BUMN dan BUMD
4. BI, PPA, BULOG, PLN
5. Badan usaha yang bergerak di bidang industri
6. Produsen / importir BBM
7. Industri dan eksportir pertanian
8. Wajib pajak badan

OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK:
1. Impor barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Dirjen Anggaran
3. Pembayaran atas pembelian barang oleh BUMN
4. Penjualan hasil produksi dalam negri
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan pertamina
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri
7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22:
1. Impor barang dan atau penyerahan barang berdasarkan ketuntuan perUUan
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk
3. Dalam hal impor sementara
4. Pembayaran yg jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,-
5. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, PDAM
6. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasiljan barang untuk diekspor
7. Pembayaran JPS oleh Kantor Perbendaharaan Kas Negara
8. Impor kembali (re-impor)
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras dari BULOG

CARA MENGHITUNG PASAL 22
1. IMPOR BARANG
- pakai API
PPh pasal 22= 2,5% x Nilai impor
-tanpa API
PPh pasal 22= 7,5 x Nilai impor
-yang tidak dikuasai
PPh Pasal 22= 7,5% x Harga Jual Lelang

2. PEMBELIAN BARANG DENGAN APBN/APBD
PPh Pasal 22= 1,5% x Harga Pembelian

3. INDUSTRI OTOMOTIF DI DN
PPh= 0,45% x DPP PPN

4. INDUSTRI ROKOK DI DN
PPn Pasal 22 (final) = 0,15% x Harga Bandrol

5. INDUSTRI KERTAS DI DN
PPn pasal 22= 0,1% x DPP PPN

6. INDUSTRI SEMEN
PPh Pasal 22= 0,25% x DPP PPN

7. INDUSTRI BAJA DI DN
PPh pasal 22= 0,3% x DPP PPN

8. PEMBELIAN BAHAN UNTUK PERTANIAN
PPh Pasal 22= 0,25% x Harga pembelian