HUKUM PERSAINGAN USAHA

Mengapa persaingan itu penting:
1. Persaingan memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah
2. Persahngan memaksa perusahaan berinovasi
3. Persaingan memaksa terciptanya pelayanan yang lebih baik
4. Menguntungkan konsumen

MENGAPA HUKUM PERSAINAN USAHA PENTING:
1. Persaingan perlu adanya aturan main, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar berjalan baik
2. Dalam pasar, biasanya ada usaha2 dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan persaingan antara mereka
3. Berkurangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh untung yg lebih besar.

TUJUAN UTAMA HUKUM PERSAINGAN USAHA:
1. Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup
2. Agar persaingan yang dilakukan tetap sehat
3. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi
4. Melindungi kebebasan konsumen dan produsen
5. Efisiensi ekonomi
6. Meningkatkan kesejahteraan konsumen
7. Melindungi usaha kecil
8. Menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berusaha
9. Mengendalikan inflasi

ASAS HUKUM PERSAINGAN USAHA : pelaku usahan indonesia dalam menjalamkan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (pasal 2 UU NO 5 thn 99)

TUJUAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI:
1. Menjaga kepentingan umum dan meninkatkan efisiensi ekonomi
2. Mewujudkan adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama
3. Mencegah praktek monopol
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

RUANG LINGKUP HUKUM ANTI MONOPOLI
1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilaran
3. Penyalahgunaan posisi dominan
4. KPPU
5. Pengecualian

PERJANJIAN YANG DILARANG
1. Oligopoli
2. Penetapan harga, diskriminasi harga, predatory pricing, resale price maintenance
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
7. Oligopsoni
8. Integrash vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar

KEGIATAN YANG DILARAN
1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan pasar, predatory pricing, penetapan biaya
4. Persekongkolan, perolehan rahasia perusahaan, penghambatan produksi dan pemasaran pesaing

PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN
1. Penyalah gunaan posisi dominan
2. Jabatan rangkap
3. Konsentrasi kepemilikan saham
4. Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan

PENGECUALIAN
1. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan perundang-undangan yang berlaku
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas intelektual
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan
5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan dan perbaikan hidup masyarakat
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI

TEORI ILMU HUKUM LARANGAN
1. Teori per se adalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.
2. Teori Rule of reason adalah suatu pendekatan umtuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan usaha itu bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha

KPPU
TUGAS KPPU:
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal4-16)
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya prakter monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 17-24)
3. Melakukan penilaian terhadap ada tau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
4. Mengambil tindakan yang sesuai dengan wewenang komisi
5. Memberikan saran dan pertimbangan pada pemerintah
6. Menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan UU ini
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan DPR

SANKSI:
1. Tindakan administratif
2. Pidana pokok
3. Pidana tambahan

KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar UU ini

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DAFTAR PERUSAHAAN:
daftar catatan resmi yang diadakan mdnurut atau berdsarkan UUWDP atau peraturan pelaksanaan lainnya serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan

TUJUADN DAFTAR PERUSAHAAN
*untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan
*merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan menenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan
*menjamin kepastian berusaha

ARTI PENTING DAFTAR PERUSAHAAN
1. BAGI PEMERINTAH
-akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di indonesia secara menyeluruh
-pengamanan pendapatan negara
2. BAGI DUNIA USAHA
-untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, persaingan curang, penyelundupan dsb
-sebagai sumber informasi untuk kepentingan dunia usaha
3. BAGI PIHAK KETIGA
-merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal2 yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, kinerja dan berkedudukan di Indonesia
4. BAGI MASYARAKAT
-merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya

SIFAT DAFTAR PERUSAHAAN:
-bersifat terbuka untuk semua pihak, artinya daftar perusahaan itu dapat digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi
-setiap pihak yang berkepentinan, setelah memenuhi biaya adm yang telah ditetapkan menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang berwenan untuk itu dari kantor pendaftaran perusahaan

KEWAJIBAN PENDAFTARAN
-setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan
-perusahaan yang wajib didaftarkan adalah perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BENTUK PERUSAHAAN YANG WAJIB DIDAFTARKAN
-badan hukum, persekutuan, perorangan dan perusahaan lain seperti perusahaan negara, perum dan perusahaan daerah
-pengecualian : perjan, setiap perusahaan kecil perorangan

PT dan Dokumen Perusahaan

PT

pasal UU Perseroan Terbatas ( UU NO 40 THN 2007)
PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.

UNSUR UNSUR PT:
1. PT adalah badan hukum
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas
3. Berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modal terbagi atas saham2
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas

PEMAKAIAN NAMA PT
1. Digunakan oleh badan usaha yang didirikan dengan UU NO 40 tahun 2007, diajukan ke Menteri hukum dan ham
2. Ditolak menteri hukum dan ham apabila nama tersebut tidak memenuhi persyaratan

PERSYARATAN PENDIRIAN PT :
1. Didirikan oleh 2 orang atau lebih
2. Sethap pendiri wajib mengambil bagian saham
3. Modal dasar minimal Rp 50.000.000 yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham
4. Minimal 25% dari nilai nominal telah ditempatkan
5. Modal disetor 50% dari nilai nominal saham
6. Dalam pembuatan saham pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain
7. Didirikan denan akta notaris dalam B. Indonesia dengan rincian : akta pendirian dan anggaran dasar PT

PROSEDUR PENDIRIAN PT:
1. Pendirian harus dengan akta otentik
2. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM
3. Didaftarkan dalam daftar perusahaan paling lambat 30hari
4. Diumumkan dalam tambahan berita negara

MODAL PERSEROAN :
1. MODAL DASAR adalah moal statuter yang merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada pada perusahaan
2. MODAL YANG DITEMPATKAN yaitu modal yang disanggupi perseroan didirikan
3. MODAL YANG DISETOR yaitu modal perusahaan berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan

SAHAM PERSEROAN:
1. Saham biasa yaitu saham yang memberikan hak suara pada RUPS, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidash
2. Saham yang memiliki keistimewaan

HARTA KEKAYAAN PT:
1. Perseroan memiliki kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi organ perseroan
2. Harta kekayaan terdiri dari:
a. Benda bergerak
b. Benda tidak bergerak
c. Benda berwujud
d. Benda tidak berwujud
e. Modal

MACAM-MACAM saham yang mengandung keistimewaan:
1. Saham umum atau preferen
2. Saham preferen komulatif
3. Saham istimewa
4. Saham pendiri
5. Saham bonus

MACAM-MACAM SAHAM BERDASARKAN PERALIHANNYA
1. Saham atas nama
2. Sagam atas tunjuk

ORGAN PT:
1. RUPS
2. Direksi perseroan
3. Komisaris perseroan

MERGER= Penggabungan perusahaan
KONSOLIDASI: peleburan perusahaan
AKUISI: pengambilalihan perusahaan

PEMBUBARAN PERUSAHAAN
alasal bubar:
1. Keputusan RUPS
2. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan
3. Penetapan pengadilan

Likuidasi/pemberesan
meliputi:
1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan
2. Pembentukan tata cara pembagian kekayaan
3. Pembayaran pada kreditor
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
5. Tindakan lain yang diperlakukan


DOKUMEN PERUSAHAAN

dokumen perusahaan adalah merupakan sebagai data, catatan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya aik tertulis maupun tidak tertulis dalamnya bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

JENIS DOKUMEN PERUSAHAAN
1. Dokumen keuangan (catatan, bukti pembukuan dan pendukung administrasi keuangan)
2. Dokumen lainnya : terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan dan mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan

CATATAN terdiri dari neraca tahunan, perhitungan labarugi tahunan, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta usaha suatu perusahaan

BUKTI PEMBUKUAN terdiri dari warkat yang digunakan sebagai dasar yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal

DATA PENDUKUNG ADMINISTRASI KEUANGAN adalah data administrasi yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.

JANGKA WAKTU DOKUMEN PERUSAHAAN
1. Data administrasi keuangan : 10 tahun sejak akhir tahun buku perusahaan
2. Dokumen lainnya : berdasarkan nilai guna dokumen tersebut

PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN
1. Pemusnahan catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan
2. Pemusnahan data pendukung administrasi dilaksanakan menurut referensi
3. Pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya ditentukan oleh pimpinan perusahaan

TATA CARA PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN
*Dengan pembuatan berita acara yang memuat:
1. Keterangan, tempat, hari tanggal dan bulan dilakukannya pemusnahan
2. Keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan
3. Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan

PERUSAHAAN

Pengertian perusahaan:
a. Bentuk usaha yang dapat berbentuk organisasi atau badan usaha (company).
b. Berupa kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pengusaha untuk mendapatkan keuntungan

Menurut para ahli:
MOLENGRAAF: keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

POLAK : perusahaan ada jika diperlukan adanxa perhitungan rugi laba yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.

UNSUR PERUSAHAAN:
-Bentuk usaha
-Melakukan kegiatan secara terus menerus dan tetap
-tujuan mencari keuntungan

BENTUK PERUSAHAAN:
1. Perseorangan
2. Badan usaha
-tidak berbadan hukum (maatschap, firma, CV)
-badan hukum (PT, koperasi, BUMN, BUMD)

PERUSAHAAN PERSEORANGAN
*Perusahaan yang dimhliki dan modal oldh satu orang
*Bentuk nya sangat sederhana
*Tidak ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur
*resiko dan tanggung jawab pada satu tangan

PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)
*Diatur dalam buku III bab VIII pasal 1618-1652 KUHPerdata
*Pengertian menurut pasal 1618 KUHPerdata:
- adanya suatu perjanjian kerjasama antara 2 orang atau lebih
- masing-masing memasukkan sesuatu kd dalam persekutuan (inberg)
- bermaksud membagi keuntungan bersama

INBRENG
1. Uang
2. Benda
3. TK

BENTUK BENTUK MAATSCHAP
Menurut pasal 1620-1623 KUHPerdata:
1. Persekutuan perdata umum
2. Persekutuan perdata khusus

Menurut prakteknya:
1. Persekutuan perdata antar pribadi-pribadi
2. Persekutuan yan bertindak keluar secara terang-terangan kepada pihak ke3 guna mencari keuntungan
3. Perjanjian kerja sama dari suatu transaksi sekali saja

Penurusan persekutuan perdata:
1. Gerant statutaire : diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian dan tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu
2. Geran mandataire : diatur dalam akta terpisah dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu

Berakhirnya Persektuan perdata:
1. Berakhirnya waktu yang dijanjikan
2. Pengakhiran oleh salah satu pihak
3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
4. Selesainya perbuatan
5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan
6. Kematian salah satu sekutu
7. Adanya kepailitan salah satu sekutu

FIRMA

menurut pasal 16 KUHD firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perushaan dengan nama bersama.

Tiga kekhususan Fa:
1. Menjalankan perusahaan
2. Nama bersama
3. Tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan

PENDIRIAN FIRMA:
*menurut pasal 22 KUHD
1. Akta otentik
2. Tanpa akta otentik
*akta kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN
*Diumumkan dalam Berita negara Ri
*Mendaftaf jiak tidak firma di anggap sebagai persekutuan umum

tanggung jawab sekutu:
1. Tanggung jawab interen: seimbang dengan pemasukannya
2. Tanggung jawab ekstrern: secara pribadi untuk keseluruhan artinya setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan.

BERAKHIRNYA FIRMA
1. Berakhirnya waktu yang dijanjikan
2. Pengakhiran oleh salah satu pihak
3. Pengakhiran berdasarkan alasa yang sah
4. Selesainya perbuatan
5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan
6. Kematian salah satu pihak
7. Adanya kepailitan salah satu sekutu

CV
pengertian: persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer

MACAM-MACAM SEKUTU :
1. Sekutu komanditer (pasif) : sekutu yang hanya memasukkan uang tau benda
2. Sekutu koplementer : sekutu yang menjadi pengurus persekutuan

MACAM-MACAM SEKUTU :
1. CV diam-diam : persekutuan yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga.
2. CV terang2an : persekutuan yang menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ke3

PENDIRIAN CV
*Sama dengan firma
*biasanya dibuat dengan akta notaris
*anggaran dasarnya memuat :
-nama dan kedudukan hukumnya
-maksud dan tujuannya
-mulai dan berakhirnya
-modal persekutuan
-penunjukkan sekttu aktif dan pasif
-hak, kewajiban dan tanggung jawab sekutu
-pembagian keuntungan

HUBUNGAN ANTARA SEKUTU
1. Hubungan INTEREN: sekutu aktif dengan pasif

2. Hubungan EKSTERN : sekutu dengan pihak ketiga

BERAKHIRNYA CV:
-> sama dengan firma